Rumah Negara


Apasih Rumah Negara?

Rumah Negara adalah adalah  bangunan  yang  dimiliki  negara  dan  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian  dan  sarana  pembinaan  keluarga  serta  menunjang  pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.

Dalam kata lain, Rumah Negara merupakan rumah tinggal yang dimiliki oleh Negara dan dikhususkan untuk dihuni oleh Pejabat dan/atau Pegawai Negeri untuk jangka waktu tertentu.

Apa bedanya Rumah Negara dengan Rumah Dinas ?

Rumah Negara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori status / golongan, yaitu :

  1. Rumah Negara Golongan I atau dikenal dengan istilah Rumah Jabatan adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan  masih memegang jabatan tertentu tersebut.
  2. Rumah  Negara  Golongan  II atau dikenal dengan istilah Rumah Dinas adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah  dikembalikan kepada Negara.
  3. Rumah Negara Golongan III atau dikenal dengan istilah Rumah Dinas yang dapat dibeli adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. Rumah dinas ini ada dalam kewenangan pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum/KIMPRASWIL

Untuk lebih jelasnya mengenai status penggolongan Rumah Negara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini  (*klik gambar untuk memperbesar):

Berkaitan dengan Standar Tipe / Ukuran Rumah Negara, adalah sebagai berikut :

  1. Tipe A / 250 m2, Peruntukan Pejabat eselon I
  2. Tipe B / 120 m2, Peruntukan Pejabat eselon II
  3. Tipe C / 70 m2,   Peruntukan Pejabat eselon III
  4. Tipe D / 50 m2, Peruntukan Pejabat eselon IV
  5. Tipe E / 36 m2, Peruntukan Staf

Apakah Tipe / Ukuran Rumah Negara terkait dengan Golongan Rumah Negara ?

Tidak, Karena Golongan Rumah Negara berkaitan dengan Status Kewenangan atas Rumah dimaksud, sedangkan  Tipe / Ukuran Rumah Negara berkaitan dengan ukuran standar luas Rumah dan peruntukan bagi Pejabat/PNS berdasarkan pada Pangkat dan Golongan PNS penghuninya.

Apa saja ketentuan terkait penghunian Rumah Negara ?

  1. Untuk dapat menghuni rumah negara bagi pejabat /PNS harus memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP)
  2. SIP diberikan hanya kepada Pejabat/PNS  yang masih Aktif bertugas.
  3. SIP diberikan oleh Pimpinan Instansi/Pejabat yang ditunjuk
  4. Calon Penghuni (Pejabat/PNS) mengajukan permohonan  SIP dan Wajib menandatangani Surat Pernyataan Mematuhi ketentuan penghunian
  5. Penghuni berkewajiban membayar Sewa Rumah Negara, dengan Rumusan Nilai Sewa Rumah Negara, sebagai berikut:                                                      
  6. Masa Berlakunya SIP Rumah Negara Gol II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah evaluasi oleh pejabat eselon I dilingkungan masing-masing.
  7. Suami – Istri yang status keduanya PNS hanya dapat menghuni 1 (satu) Rumah Negara, kecuali Suami – Istri  tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.
  8. PNS yang pindah tugas dan menempati rumah negara tidak dapat menghuni rumah negara lainnya, kecuali Rumah Negara Golongan I sesuai dengan tingkat jabatannya.
  9. PNS yang telah memperoleh Rumah Negara Gol III dapat menghuni Rumah Negara Golongan I
  10. Pengosongan Rumah Negara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pencabutan SIP

Download Ketentuan

  1. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara;
  2. Peraturan  Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
  3. Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status,Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
  4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara

(To be Continue….)

Responses

  1. [...] Rumah Negara Posted by: Febri Satriatama | March 20, 2010 [...]

  2. bagaimana dengan aturan penetapan SIP sekali 3 tahun? saya tidak menemukannya di list aturan….
    thx

    • penetapan SIP sekali 3 tahun termuat dalam lampiran peraturan menteri pekerjaan umum nomor 22/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, pada Bab IV tentang penghunian rumah negara, angka 1, huruf f yang menyebutkan:
      “Masa berlakunya Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi oleh Pejabat Eselon I dilingkungan instansi yang bersangkutan”

      Sampai saat ini Permen PU dimaksud memang sangan langka di Internet dan untuk lebih lengkapnya anda dapat mencari Buku Pedoman (versi cetak) yang diperbanyak oleh Dit Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Jl. Pattimura No 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. 021-72799256

      semoga dapat membantu

  3. mohon ijin saya copy ke blog saya..saya cantumkan sumbernya..trims


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: